Bank sebagai lembaga keuangan yang mempertemukan seseorang yang membutuhkan dan dengan orang yang kelebihan dana. Bank memiliki tugas sebagai penghimpun dana dari orang – orang yang memiliki dana lebih kemudian berniat menginvestasikan dananya melalui lembaga bank. Selanjutnya, bank juga berfungsi mengelola dana bank yang telah terhimpun melalui berbagai produk pembiayaan salah satunya pinjaman bank jaminan sertifikat rumah.
Dalam penyaluran pinjaman atau kredit kepada debitur, bank memiliki prinsip kehati – hatian yang harus selalu diterapkan. Prinsip ini menjadi salah satu modal khusus untuk pengembangan dan perlindungan terhadap kelangsungan lembaga serta keamanan dana yang telah diberikan.
Setiap debitur dan kreditur memiliki hak dan kewajibannya masing – masing. Hal ini tentu saja perlu dipelajari lebih lanjut sehingga tidak terjadi biasa yang menimbulkan kebingungan.
Pinjaman Bank Jaminan Sertifikat Rumah
Pengamanan dana pinjaman merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Sehingga dengan alasan tersebut setiap pihak bank tidak bisa memberikan kredit tanpa adanya agunan atas pinjaman bank jaminan sertifikat rumah atau sertifikat lainnya.
Selain itu, pihak bank juga selalu mengontrol kemana dan bagaimana proses uang yang diberikan akan dialokasikan. Ketika tujuan pengalokasian uang tidak sesuai dengan yang diharapkan maka pengajuan pinjaman akan sulit diterima. Namun sebaliknya apabila tujuan pengajuan pinjaman sesuai dengan tujuan bank maka pengajuan pinjaman akan cepat terlaksana.
Diberlakukannya kewajiban penyertaan agunan dalam setiap pengajuan pinjaman merupakan standar operasional perusahaan yang tidak bisa diganggu gugat. Perbankan Indonesia menerapkan prinsip kehati – hatian dengan mewajibkan adanya kewajiban penyertaan agunan dalam setiap pinjaman. Agunan tersebut juga tidak boleh sembarangan. Harus menyertakan agunan yang nilainya tidak boleh dibawah nilai pinjaman.
Gadai Sertifikat Rumah Bukan atas Nama Sendiri
Sebagian besar lembaga perbankan tidak menerima pengajuan pinjaman dengan agunan sertifikat rumah bukan atas nama pemohon secara pribadi. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian penanggung hutang apabila kedepannya debitur tidak mampu membayar hutangnya.
Sehingga apabila sertifikat rumah yang dijadikan agunan merupakan bukan atas nama sendiri dianjurkan untuk mengajukan balik nama. Untuk pengajuan balik nama maka anda dapat mengurus secara mandiri di Badan Pertanahan sekitar.
Apabila anda kesulitan untuk mengajukan balik nama maka anda dapat membuat surat kuasa. Surat kuasa yang dimaksud disini yaitu surat yang berfungsi sebagai jaminan bahwa benar rumah tersebut milik anda secara sempurna.
Selanjutnya, anda dapat menyertakan akta jual beli atau dokumen pendukung lainnya sebagai bukti adanya proses jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik.
Namun, apabila anda kesulitan untuk mengajukan pinjaman bank jaminan sertifikat rumah bukan atas nama sendiri, anda dapat mengajukan pinjaman kepada lembaga perbankan lainnya yang menerima pengajuan pinjaman dengan kasus sertifikat rumah bukan atas nama sendiri.
